Nabire, 27 Mei 2025 – Pemerintah Provinsi Papua Tengah menegaskan bahwa hingga saat ini Rumah Sakit Nabire masih berada di bawah kepemilikan Bupati Nabire dan belum diambil alih oleh pemerintah provinsi. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur Papua Tengah dalam konferensi pers resmi yang digelar di Nabire.
Menurut Gubernur, Pemprov Papua Tengah hanya melakukan supervisi terhadap RS Nabire, mengingat rumah sakit tersebut secara status masih milik Pemerintah Kabupaten Nabire.
“Kami sudah melakukan supervisi, tapi RS Nabire masih menjadi milik Bupati Nabire. Maka dari itu, hingga hari ini kami hanya sebatas supervisi,” jelasnya.
Audit Menyeluruh Jadi Syarat Pengambilalihan
Pemerintah Provinsi Papua Tengah juga akan merekomendasikan agar Bupati Nabire segera melakukan audit internal terhadap pengelolaan rumah sakit. Audit ini bisa dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), kantor akuntan publik, atau lembaga independen lainnya.
“Audit menyeluruh sangat penting agar kita tahu akar masalah. Setelah itu, barulah kita bisa berdiskusi lebih lanjut soal manajemen ke depan, termasuk opsi pengambilalihan,” tambah Gubernur.
Gubernur menegaskan, jika pemilik rumah sakit memberikan kepercayaan kepada Pemprov Papua Tengah atau bekerja sama dengan lembaga independen untuk melakukan audit, maka masalah RS Nabire bisa segera dicarikan solusinya.
“Kalau audit tidak dilakukan, maka masalah RS tidak akan pernah selesai,” ujarnya tegas.
Pemprov Siap Ambil Alih, Tapi Tunggu Kepercayaan Pemilik RS
Gubernur Papua Tengah juga menyampaikan bahwa pemerintah provinsi siap mengambil alih pengelolaan RS Nabire jika sudah ada rekomendasi resmi dan kepercayaan dari pemilik rumah sakit.
“Kalau pemilik RS mempercayakan pengelolaan kepada kami, kami siap ambil alih. Tapi kalau belum ada kepercayaan dan audit belum dilakukan, kami tidak akan ambil alih,” katanya.
Gubernur juga mengingatkan masyarakat untuk tidak salah paham. Pemprov belum mengambil alih RS Nabire secara resmi, sehingga wajar jika belum ada perubahan manajemen maupun pelayanan.
“Jangan sampai masyarakat berpikir provinsi sudah ambil alih, tapi kenyataannya belum berjalan karena belum ada dasar hukumnya,” tutup Gubernur.
