Jayapura, 21 Mei 2025 – Pemerintah Kabupaten Intan Jaya secara resmi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2024 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Papua Tengah.
Penyerahan tersebut dilakukan langsung oleh Bupati Intan Jaya, Aner Maisini, S.Kom., SH., MH, kepada Kepala BPK RI Perwakilan Papua Tengah di Jayapura, disaksikan oleh Sekda Kabupaten Intan Jaya, Kepala Dinas Keuangan, dan Inspektorat.
Dalam keterangannya, Bupati Aner Maisini menegaskan bahwa penyerahan LKPD merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel sesuai dengan amanat undang-undang.
“Kepala dinas adalah kuasa pengguna anggaran, dan saya bersama Sekda sebagai Ketua TAPD bertanggung jawab penuh atas penggunaan anggaran negara. Maka dari itu, kami serahkan laporan ini kepada BPK untuk diperiksa,” ujar Bupati Aner.
Ia juga menyampaikan bahwa pemeriksaan pendahuluan oleh BPK telah dilakukan dan berjalan lancar. Meskipun penyerahan LKPD tidak tepat waktu, Pemkab Intan Jaya tetap menunjukkan komitmennya dalam menyampaikan laporan keuangan secara lengkap.
“Kepemimpinan saya dimulai pada 2025, namun kami tetap menyerahkan LKPD tahun 2024 karena ini bagian dari tanggung jawab pemerintahan yang saya pimpin,” lanjutnya.
Setelah penyerahan ini, BPK dijadwalkan akan melakukan audit terperinci dalam waktu 30 hari ke depan, baik audit fisik maupun dokumen, sebelum proses anggaran tahun 2025 berjalan.
Aner Maisini juga menegaskan target pemerintahannya untuk mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Ia menyebut, untuk mencapai hal tersebut, pengelolaan aset daerah akan menjadi prioritas utama.
“Kami akan melakukan penertiban seluruh aset milik Pemerintah Kabupaten Intan Jaya, baik bergerak maupun tidak bergerak, agar semuanya tercatat jelas dan sah sebagai milik daerah,” pungkasnya.
Dengan komitmen ini, Pemerintah Kabupaten Intan Jaya berharap mampu meningkatkan kualitas tata kelola keuangan dan meraih opini terbaik dari BPK RI.
