Nabire, 14 Agustus 2025 – Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Tengah menggelar rapat paripurna di ruang rapat utama Kantor DPR Papua Tengah, Kamis (14/8/2025), untuk membahas dan menetapkan tiga Rancangan Peraturan Daerah Provinsi (Ranperdasi) yang dinilai krusial bagi pembangunan daerah.
Ketiga ranperdasi tersebut meliputi Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Papua Tengah 2025–2029.
Wakil Gubernur Papua Tengah, Deinas Geley, S.Sos., M.Si., dalam sambutannya menegaskan pentingnya pembahasan ini untuk memperkuat tata kelola pemerintahan daerah otonomi baru yang terbentuk pada 2022. “Seluruh kebijakan yang kami jalankan akan selalu berlandaskan hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik. Ranperdasi ini harus menjawab kebutuhan pelayanan publik dan pembangunan masyarakat Papua Tengah,” ujarnya.
1. Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Ranperdasi ini akan menata perangkat daerah agar lebih efektif, termasuk memecah dinas besar menjadi unit-unit khusus, seperti Dinas Pertanian yang akan dibagi menjadi tiga dinas, serta pemekaran sejumlah badan dan biro demi pelayanan optimal.
2. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)
Regulasi ini mengintegrasikan seluruh pungutan daerah sesuai UU Cipta Kerja dan UU No. 1/2022. Tujuannya adalah menyederhanakan struktur pajak dan retribusi, mendorong iklim investasi kondusif, serta mengoptimalkan pendapatan asli daerah tanpa memberatkan masyarakat.
3. RPJMD Papua Tengah 2025–2029
RPJMD menjadi panduan pembangunan lima tahun ke depan dengan visi “Papua Tengah Emas, Adil, Berdaya Saing, Bermartabat, Harmonis, Maju, dan Berkelanjutan”. Prioritasnya mencakup pendidikan gratis, layanan kesehatan berkualitas, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, dan pelestarian budaya.
Wakil Gubernur memproyeksikan APBD Papua Tengah meningkat dari Rp5,125 triliun pada 2025 menjadi Rp7,778 triliun pada 2029, dengan target di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, reformasi birokrasi, infrastruktur, dan kemandirian fiskal.
Menutup sambutannya, Deinas mengajak semua pihak mempercepat pembahasan Ranperdasi. “Kekayaan alam dan dana Otsus akan kami peruntukkan sebesar-besarnya bagi Orang Asli Papua melalui pendidikan, kesehatan, dan peningkatan ekonomi. Papua Tengah adalah rumah kita bersama, mari kita bangun dengan hati, integritas, dan semangat melayani,” tegasnya.
