Jayapura, 18 Juli 2025 – Satuan Tugas Operasi Damai Cartenz menegaskan bahwa tantangan keamanan di Papua tidak hanya datang dari aksi kekerasan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), tetapi juga dari ancaman ideologis yang lebih terstruktur melalui Kelompok Kriminal Politik (KKP).
Kepala Operasi Damai Cartenz, Brigjen Pol. Dr. Faizal Ramadhani, S.Sos., S.I.K., M.H., dalam wawancara Podcast bersama Polri TV di Divhumas Polri pada Kamis (17/7/2025), menjelaskan bahwa KKB bertindak dengan kekerasan bersenjata yang brutal terhadap aparat dan masyarakat, sementara KKP bergerak secara sistematis melalui propaganda intelektual dan digital dengan tujuan memisahkan Papua dari NKRI.
“Ancaman KKB nyata dalam bentuk kekerasan, tetapi KKP menyerang dari sisi ideologi dan kesadaran generasi muda Papua. Ini lebih berbahaya dalam jangka panjang,” tegas Brigjen Faizal.
KKP disebut memiliki jaringan luas, baik di dalam maupun luar negeri, dengan organisasi seperti KNPB dan ULMWP sebagai motor penggeraknya. Di dalam negeri, jaringan ini juga menyusup ke kelompok mahasiswa seperti Aliansi Mahasiswa Papua (AMP).
Isu-isu sensitif seperti rasisme, pelanggaran HAM, hingga penolakan terhadap program strategis nasional sering dijadikan alat agitasi dan propaganda, termasuk menyebarkan disinformasi melalui media sosial yang menyesatkan opini publik tentang program pemerintah.
Saat ini, Satgas Ops Damai Cartenz aktif di 11 kabupaten, dengan fokus di Jayapura, Mimika, Deiyai, Dogiyai, dan Yahukimo. Dalam operasinya, Satgas menerapkan pendekatan hukum yang adaptif dan humanis, mengingat kuatnya ikatan adat masyarakat Papua.
“Pelaku utama tetap kami proses hukum, namun terhadap simpatisan, kami lakukan pendekatan antropologis,” ujar Brigjen Faizal.
Meski menghadapi tantangan berat seperti infrastruktur terbatas, resiko tinggi operasi, dan keterbatasan regulasi penanganan propaganda digital, Satgas tetap berkomitmen menjaga stabilitas keamanan Papua.
Brigjen Faizal juga menegaskan bahwa penyelesaian konflik di Papua tidak bisa dibebankan sepenuhnya pada TNI-Polri. Diperlukan sinergi lintas sektor, termasuk bidang pendidikan, pembangunan, dan penguatan institusi adat, agar perdamaian dan kesejahteraan di Papua bisa terwujud secara menyeluruh.
“Kami butuh sinergi yang holistik. Menjaga Papua tetap damai dan sejahtera adalah tanggung jawab kita semua,” pungkasnya.
