Jayapura, 24 Mei 2025 – Ratusan warga dari tiga distrik di Kabupaten Puncak, Papua Tengah—yakni Distrik Sinak Barat, Bina, dan Pogoma—dilaporkan mengungsi ke Distrik Sinak sejak Sabtu (17/05/2025). Pengungsian ini dipicu oleh ketakutan warga terhadap keberadaan aparat TNI yang ditempatkan di wilayah tersebut.
Bupati Puncak, Elvis Tabuni, dalam konferensi pers di Kota Jayapura pada Jumat (23/5/2025), menyampaikan bahwa tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun warga merasa terancam dan memilih untuk mengungsi.
“Tidak ada korban jiwa, tetapi warga mengalami ketakutan karena kehadiran aparat, sehingga memilih untuk mengungsi,” ujar Elvis.
Sebagai bentuk respons cepat, Pemerintah Kabupaten Puncak telah menetapkan status tanggap darurat bencana non-alam melalui Surat Keputusan Bupati Puncak Nomor: 300.2.1/68/Tahun 2025. Masa tanggap darurat ini diberlakukan selama 14 hari dan dapat diperpanjang sesuai kondisi di lapangan.
Elvis menegaskan bahwa pihaknya telah bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Puncak untuk melakukan pendataan jumlah pengungsi dan penyaluran bantuan logistik.
“Pemda dan DPRD telah bekerja menyiapkan pesawat untuk mengangkut bahan makanan dan pakaian kepada para pengungsi. Proses penanganannya saat ini sedang berjalan,” jelasnya.
Terkait keberadaan aparat TNI di wilayah tersebut, Elvis menyebut bahwa hal itu merupakan bagian dari operasi keamanan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah terus melakukan koordinasi dengan Pangdam, Dandim, dan Kapolres untuk mencari solusi terbaik demi keamanan dan kenyamanan warga.
Menanggapi mosi tidak percaya dari mahasiswa asal Puncak se-Indonesia terhadap Pemda dan DPRD, Elvis menyayangkan pernyataan tersebut dan meminta klarifikasi.
“Mahasiswa seharusnya mengecek secara baik sebelum membuat pernyataan dan mosi tidak percaya, karena saat ini kami sudah memberikan perhatian serius terhadap penanganan para pengungsi,” tegasnya.
Bupati juga meminta mahasiswa untuk mengklarifikasi dan meminta maaf atas pernyataan yang dianggap tidak sesuai fakta.
“Sebagai kepala daerah, saya akan memanggil mereka untuk segera mengklarifikasi pernyataannya, karena Pemda dan DPRD sedang bekerja keras menangani bencana non-alam ini,” tutupnya.
