Nabire, 23 Juni 2025 – Nabire kini dalam cengkeraman tambang dan kapitalisme! Diduga ada belasan perusahaan tambang dan perusahaan kayu yang mengobrak-abrik hutan dan tanah adat di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Mereka datang demi emas, kayu, dan gaharu—meninggalkan ancaman serius bagi lingkungan dan kelangsungan hidup masyarakat adat.
Hal ini dinilai sebagai eksploitasi dan bentuk penjajahan modern yang mengabaikan keberlangsungan alam dan hak masyarakat lokal.
Ironisnya, sebagian besar perusahaan diduga ilegal! Mereka berasal dari berbagai negara, termasuk Tiongkok, Korea, hingga Indonesia sendiri, dan beroperasi di berbagai distrik tanpa pengawasan ketat.
Kini, kerusakan mulai terlihat nyata: sungai-sungai tercemar, mata air mengering, dan warga terpaksa mengonsumsi air tanah tanpa jaminan kualitas. Ancaman bencana ekologis seperti tanah longsor dan krisis air bersih pun kian nyata.
Kemana pemerintah daerah? Hingga kini belum ada pernyataan resmi terkait legalitas operasi para perusahaan tersebut, meskipun aktivitas mereka kian masif dan meresahkan.
Masyarakat adat menuntut tindakan tegas: audit total perizinan, penghentian aktivitas ilegal, dan penegakan prinsip FPIC (Free, Prior and Informed Consent) demi masa depan Nabire yang lestari.
Kalau terus dibiarkan, mau dibawa kemana anak cucu di negeri ini?
