Jakarta, 12 Juli 2025 – Pemerintah masih menghadapi sejumlah pekerjaan rumah dalam pembangunan infrastruktur di wilayah Papua. Dua proyek besar yang menjadi prioritas utama saat ini adalah penyelesaian Jalan Trans Papua dan penataan kawasan pusat Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua.
Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menjelaskan bahwa kedua proyek tersebut terus berjalan secara paralel dan menjadi perhatian utama pemerintah, terutama setelah muncul kabar bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan diberi tugas khusus menangani percepatan pembangunan di wilayah timur Indonesia itu.
“Prioritas Trans Papua, satu-satu (penyelesaian ruasnya bertahap), terus Daerah Otonomi Baru Papua,” ujar Dody di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (11/7/2025).
Jalan Trans Papua Masih Jadi PR Besar
Jalan Trans Papua merupakan proyek strategis yang dicanangkan sejak era Presiden Joko Widodo. Jalan ini direncanakan membentang sepanjang 3.535 Km, dengan rincian 2.465 Km di Provinsi Papua dan 1.070 Km di Papua Barat.
Namun, pembangunan jalan ini menghadapi tantangan serius, seperti medan geografis yang sulit dan gangguan keamanan dari kelompok bersenjata (KKB). Akibatnya, target penyelesaiannya yang semula ditetapkan pada 2017, kemudian mundur ke 2019 dan 2024, hingga kini belum juga tuntas.
“Trans Papua harus diselesaikan itu, kalau nggak Papua nggak nyambung. Tapi mungkin tahun ini belum fully nyambung,” kata Dody.
Penataan DOB Papua dan Proyek Prioritas Lainnya
Penataan kawasan DOB Papua menjadi proyek penting menyusul pemekaran wilayah menjadi empat provinsi baru: Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1,77 triliun dalam pagu tahun anggaran 2026 untuk proyek ini.
Selain itu, dalam RPJMN 2025–2029 yang tertuang dalam Perpres No. 12 Tahun 2025, Papua masuk dalam sejumlah proyek prioritas nasional, khususnya terkait swasembada pangan dan energi. Beberapa proyek unggulan meliputi:
Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) di Papua Selatan
Proyek bioetanol berbasis tebu
Hilirisasi sagu, singkong, dan ubi jalar
Hilirisasi kelapa sawit, kelapa, dan rumput laut di Papua dan Papua Barat
Hilirisasi nikel, tembaga, dan timah di Papua Tengah
Kawasan Industri Teluk Bintuni dan Fakfak
Pengembangan industri metanol, amonia, serta pemanfaatan karbon hasil CCUS/CCS di Papua Barat
Meskipun Jalan Trans Papua tidak tercantum dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN), peningkatan akses transportasi tetap masuk dalam strategi mempercepat pertumbuhan ekonomi Papua.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, dan Imigrasi, Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan bahwa pemerintah tengah merancang strategi baru dalam penanganan pembangunan Papua, yang kemungkinan besar akan melibatkan Wapres Gibran.
“Presiden (Prabowo) sedang mendiskusikan penugasan khusus kepada Wakil Presiden untuk percepatan pembangunan Papua,” kata Yusril saat menghadiri peluncuran Laporan Tahunan Komnas HAM, Rabu (9/7/2025).
Yusril menjelaskan bahwa penugasan ini mengacu pada Pasal 68A UU No. 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua, yang mengatur pembentukan Badan Khusus untuk sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan Otsus di Papua.
Dengan masuknya Wapres Gibran dalam penanganan proyek strategis ini, diharapkan percepatan pembangunan di Papua dapat lebih terarah dan berkelanjutan, demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Papua secara merata.
