Nabire, 6 Mei 2025 – Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (P2KB) Provinsi Papua Tengah menggelar Sosialisasi Survei Terpadu Biologis dan Perilaku (STBP) Tanah Papua 2025 di Aula Setda Nabire, Selasa (6/5/2025). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya strategis dalam mengatasi tingginya kasus HIV/AIDS di wilayah Papua Tengah.
Kepala Dinas P2KB Provinsi Papua Tengah, dr. Agus, menyampaikan bahwa masih tingginya mobilitas penduduk, rendahnya edukasi tentang HIV/AIDS, minimnya kesadaran untuk memeriksakan diri, serta stigma negatif terhadap penderita, menjadi tantangan serius dalam penanganan kasus HIV/AIDS.
“Harapannya, Kabupaten Nabire bisa menjadi contoh dalam pelaksanaan STBP yang sukses dan sejalan dengan visi misi gubernur dan wakil gubernur Papua Tengah dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang merata, bermutu, dan berkeadilan,” ujarnya.
Acara tersebut dihadiri oleh unsur Forkopimda, Kepala Dinas Kesehatan, fasilitator PPKUI, Kepala Distrik, Direktur RSUD Nabire, Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD), dan sejumlah tamu undangan lainnya.
22.868 Kasus HIV/AIDS di Papua Tengah
Berdasarkan data akumulasi sejak tahun 1998 hingga Desember 2024, jumlah kasus HIV/AIDS di Papua Tengah tercatat mencapai 22.868 kasus. Dari jumlah tersebut, 12.272 kasus terjadi pada perempuan.
Kota Nabire tercatat sebagai daerah dengan kasus tertinggi, yaitu 10.494 kasus, disusul oleh Kabupaten Mimika dengan 7.923 kasus, dan Kabupaten Paniai dengan 2.474 kasus. Sementara itu, kasus lainnya tersebar di beberapa kabupaten lain, dengan banyak penderita yang belum terdeteksi akibat minimnya pemeriksaan rutin.
“Epidemi HIV/AIDS di Tanah Papua masih menjadi tantangan kesehatan yang serius. Oleh karena itu, dibutuhkan kolaborasi semua pihak agar data yang dihasilkan berkualitas dan mampu mendukung program pengendalian HIV/AIDS secara efektif,” jelas dr. Agus.
Dengan dilaksanakannya STBP 2025, diharapkan Pemerintah Provinsi Papua Tengah bersama seluruh pemangku kepentingan dapat merumuskan kebijakan berbasis data untuk menekan laju penyebaran HIV/AIDS dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat.
