Nabire, 22 April 2025 – Dalam sambutan arahannya pada Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda) I Dinas Kesehatan P2KB Provinsi Papua Tengah tahun 2025, Plt Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah, Dr. Agus, M.Kes, CH, Med, CHt, menegaskan pentingnya kolaborasi semua pihak dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, dan berkeadilan di wilayah Papua Tengah.
Dr. Agus menyampaikan bahwa dalam semangat Paskah, momentum Rakerkesda ini menjadi pengingat akan nilai kasih dan pelayanan, seperti yang diteladani oleh Kristus. “Kita dipanggil untuk menjadi terang bagi sesama, khususnya melalui dedikasi dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Ini bukan hanya tanggung jawab profesional, tetapi juga panggilan iman,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa forum Rakerkesda bukan tempat untuk saling menyalahkan, tetapi untuk mencari solusi bersama dengan pendekatan Pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media. Prinsip sinergi, sinkronisasi, harmonisasi, komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi menjadi dasar dalam menyusun langkah strategis.
Beberapa isu krusial yang dibahas dalam Rakerkesda antara lain:
Penguatan layanan kesehatan primer
Optimalisasi sistem rujukan
Pemberdayaan tenaga medis
Penanggulangan penyakit menular seperti HIV/AIDS, TBC, dan malaria
Penanganan stunting dan pelaksanaan program KO HARUS SEHAT
Insentif untuk dokter spesialis dan tenaga kesehatan
Penguatan Posyandu berbasis keluarga
Pemanfaatan teknologi dan telemedicine
Strategi pelayanan di wilayah konflik
Papua Tengah yang terdiri dari 8 kabupaten dengan karakteristik geografis yang beragam menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, pendekatan berbasis kearifan lokal sangat ditekankan dalam Rakerkesda ini.
“Kita perlu melibatkan tokoh adat, tokoh agama, perempuan, pemuda, dan komunitas dalam edukasi kesehatan. Kader kesehatan dari masyarakat setempat dan pemanfaatan potensi lokal bisa menjadi kekuatan utama kita,” tambah Dr. Agus.
Dalam forum ini juga ditekankan pentingnya menghindari fragmentasi kebijakan antara pusat, provinsi, dan kabupaten. Diperlukan penyelarasan prioritas dan sinergi antarprogram agar pelayanan lebih efektif dan tidak tumpang tindih.
Rakerkesda ini diharapkan menghasilkan dokumen Peta Jalan Pembangunan Kesehatan Papua Tengah 2025-2030 yang memuat program prioritas, indikator keberhasilan (seperti penurunan angka stunting dan peningkatan cakupan imunisasi), serta komitmen nyata dari setiap pihak. Selain itu, mekanisme monitoring dan evaluasi partisipatif juga akan diterapkan dengan melibatkan masyarakat sipil, akademisi, dan media.
“Kita tidak bisa lagi bekerja sendiri-sendiri. Sudah saatnya kita bekerja bersama untuk satu tujuan: masyarakat Papua Tengah yang sehat, sejahtera, dan bermartabat,” pungkas Dr. Agus.
