Nabire, 26 Februari 2025 – Anggota DPR Papua Tengah, Henes Sondegau, menyoroti pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Papua. Menurutnya, meskipun program ini merupakan inisiatif Presiden, penerapannya di Papua perlu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat.
“Kami di Papua pada prinsipnya melihat ada kekeliruan dalam penerapan program ini. Lebih baik kita fokus pada hal-hal yang lebih mendesak,” ujar Henes Sondegau.
Usulan Berbasis Pangan Lokal
Henes Sondegau mengusulkan agar makanan gratis bagi siswa berbasis pada bahan pangan lokal. Ia menilai pendekatan ini lebih efektif dan sesuai dengan kondisi Papua.
“Boleh saja ada makanan gratis, tetapi sebaiknya berbasis makanan lokal. Misalnya, diberikan kepada sekolah-sekolah yayasan yang kemudian mengelolanya sendiri,” tambahnya.
Peran TNI-Polri dan Optimalisasi Pengelolaan
Selain itu, Henes Sondegau mengapresiasi peran TNI-Polri dalam menjaga kelancaran distribusi MBG. Namun, ia menilai pengelolaan program ini lebih baik diserahkan kepada masing-masing sekolah agar lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan daerah.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa dengan adanya pembentukan provinsi baru serta lembaga seperti Majelis Rakyat Papua (MRP) dan DPR Papua Tengah, pengawasan terhadap berbagai program, termasuk Otonomi Khusus (Otsus), dapat dilakukan lebih optimal.
“Kami akan memastikan program-program ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat di tingkat bawah,” pungkasnya.
Kesimpulan
Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Papua mendapat sorotan dari Henes Sondegau karena penerapannya yang dinilai perlu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat lokal. Dengan pengelolaan berbasis pangan lokal serta pengawasan optimal dari lembaga daerah, diharapkan program ini lebih tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat Papua.
